Tentang Nasionalisme Bawang

Diakui atau tidak, antusiasme rakyat Indonesia dalam mengikuti perkembangan naiknya harga bawang sanggup dijadikan sebagai salah satu indikator kalau rakyat Indonesia ketika ini tergelitik rasa nasionalismenya.

Betapa tidak, ketika semua media di negeri ini disibukkan dengan info hiruk- pikuk politik dan korupsi, seketika itu pula info wacana bawang menyeruduk dan membetot perhatian publik. Ada apa bekerjsama dengan fenomena bawang hingga menyentuh na sionalisme kita? Bangsa ini disebut bangsa agraris, tetapi rakyat termiskin yaitu petani. Negara ini disebut negara maritim, tetapi rakyat tertinggal yaitu para nelayan. Apa yang perlu diperbaiki?

Semoga saja kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan yang salah. Bung Karno pernah bilang, "Pangan yaitu urusan hidup-mati bangsa." Jika pangan dikuasai negara lain, sama saja menggadaikan nasib bangsa. Sebagai basis kehidupan dan ketahanan bangsa, kedaulatan pangan menjadi harga mati. Oleh alasannya yaitu itu, liberalisasi sektor pertanian harus dikontrol.

Dalam perkara bawang, hingga dengan ketika ini rakyat belum mengetahui secara niscaya wacana bagaimana bekerjsama pemetaan antara suplai dan undangan bawang di negeri ini. Yang dirasakan oleh rakyat hanya adanya fenomena harga naik, sehingga kuat terhadap sikap kehidupan bangsa ini. Yang terbaca di media, rasanya tidak ada isu kelangkaan pasokan impor. Yang ada, harga bawang di dalam negeri naik di pasar manapun. Ini berarti, pemerintah harus jujur memberikan peta suplai dan undangan yang bekerjsama terhadap bawang serta segera membuat kebijakan yang lebih jujur dan transparan.

Harapannya, sinyalemen bahwa harga bawang naik alasannya yaitu tata niaga di dalam negeri yang kurang transparan sanggup diminimalisasi. Para pedagang besar dan tengkulak dihentikan lagi `bermain' melaksanakan agresi ambil untung. Jangan sampai, pasar bawang di dalam negeri bersifat oligopoli dan cenderung dikuasai kartel.

Dugaan bahwa banyak pihak yang ingin memancing di air keruh dan melaksanakan agresi ambil untung di atas penderitaan rakyat harus secara tegas hilang dari negeri ini. Harus diluruskan pula bahwa bukan persoalan tata niaga impornya yang salah, akan tetapi yang salah dan bermasalah justru pengendalian sesudah bawang impor masuk ke gudang- gudang penimbunan di dalam negeri.

Adanya sinyalemen terpuruknya sektor pertanian kita tak lepas dari absennya regulasi dan kebijakan yang memihak petani, tetapi justru menguntungkan investor kakap, harus segera dijawab oleh pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan pro rakyat yang sanggup memproteksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Daya saing sektor pertanian harus digenjot semoga tak tergilas dari kompetisi global. Tanpa kemandirian dan kedaulatan pangan, masa depan bangsa sangatlah riskan. Kalau negeri ini masih harus tetap mengimpor bawang, semestinya tata cara pengimporan wajib dikendalikan dengan cara melaksanakan seleksi ketat terhadap importir dan produk bawang impor yang akan masuk ke negeri ini.

Kebijakan impor bawang juga harus diikuti dengan langkah kebijakan yang sanggup memotivasi spirit petani negeri ini untuk berbudi daya, bukan sebaliknya. Pemerintah wajib mengatur semoga produk hortikultura yang masuk tidak memukul produk pangan dalam negeri yang menawarkan imbas pada kerugian petani. Ke depan, pemerintah fokus saja menekuni kiprah pokok utamanya, yaitu mengurusi progam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Kalau keasyikan mengurus impor, karenanya lupa mengurus produksi.

Sekalipun kini negeri ini masih mengimpor bawang, tapi bukan berarti mematikan kreativitas rakyat dan pemerintahnya untuk sanggup melahirkan produksi rempah alternatif selain bawang. Sudah saatnya untuk mengurangi total undangan bawang dengan mengusahakan penyedian rempah alternatif selain bawang dalam banyak sekali sajian dan makanan kita.

Program mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan, menyerupai Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan (GPOP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sanggup memotivasi masyarakat untuk menanam bawang merah dan bawang putih ataupun rempah alternatif lainnya di pekarangannya. Hal ini sanggup menjadi solusi dalam menghadapi harga bawang yang melambung tinggi.

Jika sudah menanam di pekarangan sendiri, ibu-ibu rumah tangga sanggup menggunakannya untuk memasak, bahkan sanggup dijual kalau jumlahnya berlebih, sehingga sanggup menambah penghasilan keluarga. Pemerintah harus sanggup mendorong rakyat semoga mulai ketika ini tidak lagi bergantung pada bawang.

Para petani negeri ini pun harus dimotivasi semoga sanggup menanam pangan rempah alternatif, sehingga kita dengan besar hati sanggup berkata, "Masakan dan makanan tanpa bawang pun akan tetap sedap dan nikmat di lidah." Jika perlu, dirancang sebuah gerakan moral secara nasional untuk memasak makanan khas Indonesia tanpa bawang.

Gerakan kemandirian ekonomi yang sejati yaitu nasionalisme pemerintah dan rakyatnya. Ini yaitu bentuk kecintaan kepada negeri ini. Ini yaitu bentuk penghargaan kepada potensi-potensi luar biasa negeri ini. Ini juga merupakan bentuk kepeduliaan pada masa depan negeri ini. Selemah-lemahnya nasionalisme yaitu gerakan kemandirian yang dimulai dari meja makan.

Mengonsumsi produk pangan dalam negeri berarti melepas ketergantungan impor. Langkah ini sekaligus memperkuat ekonomi domestik, memberdayakan komunitas lokal, membuat lapangan pekerjaan, melindungi produsen dari serbuan asing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan ini juga, saya mengajak kepada pers/media sebagai salah satu pilar bangsa semoga turut bertanggung jawab memotivasi pemerintah dan mengedukasi rakyat semoga sanggup memperkuat ketahanan pangan negeri ini dengan mengungkap kisah-kisah inspiratif para petani yang secara gigih memperjuangkan nasionalismenya melalui komoditias yang ditanamnya. Nasionalisme bawang dari meja makan sanggup kita mulai dari sekarang

Nur Mahmudi Isma’il ; Wali Kota Depok,